Sejarah

SEKILAS TENTANG SEJARAH TERBENTUKNYA SATPOL PP
Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Nah dari fungsi atau tugas satpol pp dapat dilihat kalau mereka bertanggung jawab terhadap ketentraman dan ketertiban umum untuk menegakkan peraturan daerah. Itu yang membedakan mereka dengan polisi yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan umum. Kenyataannya, mereka seperti diberi “hak” seperti polisi. Dilengkapi dengan pentungan dan tameng hehehe. Belum sikap mereka yang “arogan” dalam melakukan penggusuran. Sehingga kadang “tugas” mereka untuk menjaga ketentraman menjadi ambigu malah menimbulkan image “menimbulkan ketidaktentraman” terutama bagi masyarakat kecil.
Sekedar kilas balik, bagaimana asal mula Satpol PP dibentuk berawal di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950. Dengan motto PRAJA WIBAWA, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Untuk lebih jelas berikut ini hirarki sejarah asal mula satpol PP :
1. 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 di jawa dan madura.
3. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.
4. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.
5.Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja.
6. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. sumber
Demikian sekilas tentang sejarah terbentuknya Satpol PP, yang sebenarnya mempunyai tugas “mulia” untuk membantu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Jika kenyataannya sekarang Satpol PP banyak “tidak disukai” masyarakat mungkin pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah harus lebih mawas diri dan lebih bijak dalam memberikan tugas pada anggota Satpol PP. Yang jelas tugas “Polisi Pamong Praja” bukan untuk membuat tidak tentram masyarakat.